HMI Cabang Malang Soroti Dugaan Unsur Pembiaran dalam Kasus Ariyanto Tawakal

- Jurnalis

Sabtu, 28 Februari 2026 - 20:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Malang- anatomikata.co.id – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang, Mirdan Idham, menyoroti proses sidang Komisi Kode Etik Polri dalam kasus meninggalnya Ariyanto Tawakal (14), pelajar Madrasah Tsanawiyah (MTsN) yang tewas dalam insiden di ruas jalan menurun kawasan RSUD Maren, Kota Tual, Maluku, pada 19 Februari 2026.

Mirdan menilai sidang etik tersebut belum sepenuhnya menghadirkan rasa keadilan, baik bagi publik maupun keluarga korban. Ariyanto diketahui meninggal dunia setelah diduga dipukul menggunakan helm taktikal di bagian kepala oleh Bripda Masias saat insiden berlangsung.

“Sidang etik belum menjawab tuntutan keadilan secara menyeluruh. Tidak hanya pelaku utama, tetapi seluruh anggota yang berada di lokasi harus dimintai pertanggungjawaban etik agar tidak ada kesan pembiaran,” tegas Mirdan Idham.

Baca Juga :  Peringatan yang Kita Diamkan, Dampak yang Kita Rasakan

Menurutnya, sembilan saksi ditambah satu anggota Brimob lainnya yang berada di tempat kejadian seharusnya turut dijatuhi sanksi kode etik. Ia menilai, keberadaan mereka di lokasi tanpa upaya pencegahan yang maksimal dapat menimbulkan dugaan unsur pembiaran dalam tragedi yang merenggut nyawa seorang pelajar tersebut.

Mirdan memaparkan beberapa catatan penting. Pertama, proses evakuasi korban dinilai tidak dilakukan secara manusiawi. Kedua, informasi yang disampaikan kepada pihak rumah sakit disebut tidak sesuai fakta, karena anggota Brimob menyebut terjadi kecelakaan lalu lintas. Ketiga, tidak adanya pendampingan serius dari aparat kepada korban hingga pihak keluarga tiba di rumah sakit.

Baca Juga :  Ketua Umum PB HPMT Hadiri Forum Konsultasi Publik RKPD Jeneponto 2027, Dorong Beasiswa Kedaerahan untuk Pembangunan SDM

Atas dasar itu, HMI Cabang Malang meminta agar sidang Komisi Kode Etik Polri dilakukan kembali terhadap seluruh anggota yang berada di lokasi bersama pelaku saat kejadian.

Selain itu, Mirdan juga menyinggung perlunya evaluasi menyeluruh terhadap institusi Polri. Ia menilai rentetan peristiwa dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pentingnya reformasi yang lebih tegas, khususnya dalam sistem rekrutmen, pendidikan, dan pembinaan anggota yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

“Reformasi Polri tidak boleh berhenti pada slogan. Harus ada pembenahan serius dalam aspek pendidikan, mentalitas, dan profesionalisme anggota, agar kejadian serupa tidak terulang,” pungkasnya.

Berita Terkait

“JAM.ID Soroti Dugaan Kartel Tender di Kementerian Perhubungan, Desak DPRD Makassar Turun Tangan dan Evaluasi PT Sulawesi Makmur Pratama”
HMI BADKO Sulsel Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan
ALIANSI MAHASISWA ANTI MAFIA HUKUM DESAK TRANSPARANSI HARTA KEKAYAAN KADIS PENDIDIKAN SULSEL
PENGADUAN RESMI APK INDONESIA DITERIMA KEMENKES RI, DESAK AUDIT INVESTIGATIF DAN EVALUASI MENYELURUH RSUD SYEKH YUSUF PASCA MENINGGALNYA BAYI MUHAMMAD ATTAR
Laporkan Dugaan Pemukulan oleh Oknum Satpol PP Kota Makassar, Korban Meminta Keadilan
SK GANDA DAN DUGAAN NEPOTISME DI DESA BUAKKANG: SOMASI DESA DESAK PENINDAKAN TEGAS
BEM FISEH UCM GELAR AKSI “MERAH PUTIH DALAM KRISIS: SELAMATKAN PENDIDIKAN, EKONOMI, DAN DEMOKRASI INDONESIA
REFORMASI JILID II: SULSEL GELAP, MAHASISWA BERGERAK; HMI TEGASKAN EVALUASI TOTAL PEMERINTAHAN PRABOWO–GIBRAN

Berita Terkait

Senin, 22 Juni 2026 - 19:28 WIB

“JAM.ID Soroti Dugaan Kartel Tender di Kementerian Perhubungan, Desak DPRD Makassar Turun Tangan dan Evaluasi PT Sulawesi Makmur Pratama”

Senin, 22 Juni 2026 - 18:21 WIB

HMI BADKO Sulsel Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan

Kamis, 18 Juni 2026 - 17:25 WIB

PENGADUAN RESMI APK INDONESIA DITERIMA KEMENKES RI, DESAK AUDIT INVESTIGATIF DAN EVALUASI MENYELURUH RSUD SYEKH YUSUF PASCA MENINGGALNYA BAYI MUHAMMAD ATTAR

Kamis, 18 Juni 2026 - 17:14 WIB

Laporkan Dugaan Pemukulan oleh Oknum Satpol PP Kota Makassar, Korban Meminta Keadilan

Selasa, 16 Juni 2026 - 14:23 WIB

SK GANDA DAN DUGAAN NEPOTISME DI DESA BUAKKANG: SOMASI DESA DESAK PENINDAKAN TEGAS

Berita Terbaru