JAM.ID Soroti Dugaan Penyelewengan Solar Subsidi di SPBU 74.907.65 Takkalasi, Desak Aparat Usut Tuntas

- Jurnalis

Kamis, 9 Juli 2026 - 15:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

anatomikata.co.id, Barru – Jaringan Aktivis Milenial Indonesia (JAM.ID) menyoroti dugaan praktik penyalahgunaan BBM subsidi jenis Solar di SPBU 74.907.65 Takkalasi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. SPBU tersebut merupakan salah satu penyalur BBM di wilayah Takkalasi.

JAM.ID menduga telah terjadi praktik jual beli Solar subsidi yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis dengan memanfaatkan pengisian menggunakan jerigen. Modus yang diduga digunakan adalah melakukan pengisian berulang tanpa menghabiskan kuota Solar subsidi yang tersedia untuk masyarakat, sehingga distribusi BBM bersubsidi diduga dapat dialihkan kepada pihak atau perusahaan tertentu yang tidak berhak menerimanya.

Baca Juga :  Ketua Yayasan Tekankan Peran Field Trip dalam Pengembangan Holistik Anak Didik

Menurut JAM.ID, menilai dugaan praktik itu merupakan bentuk penyimpangan terhadap tujuan pemberian subsidi oleh negara. Solar subsidi seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat, nelayan, petani, dan pelaku usaha yang berhak, bukan menjadi komoditas yang diduga diperjualbelikan demi kepentingan kelompok tertentu.

Atas dugaan tersebut, JAM.ID mendesak aparat penegak hukum, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap aktivitas penyaluran Solar subsidi di SPBU 74.907.65 Takkalasi. Pemeriksaan diminta mencakup rekaman CCTV, data transaksi, distribusi BBM, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut.

Baca Juga :  Tambang Galian C Ilegal Kian Marak di Takalar, Warga Resah Ketua LPM: Aparat Hukum Seolah Menutup Mata

JAM.ID menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga terdapat kejelasan hukum. Organisasi tersebut juga meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang berpotensi merugikan negara dan menghilangkan hak masyarakat atas energi bersubsidi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola SPBU 74.907.65 Takkalasi maupun pihak terkait mengenai dugaan tersebut. Ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka sesuai ketentuan Kode Etik Jurnalistik.

Berita Terkait

JAM.ID Desak Kejati Sulsel Supervisi Dugaan Korupsi Pengadaan Alsintan di Soppeng
HMI Sulsel Evaluasi Pakta Integritas, Desak Supervisi Penanganan Dugaan Pungli Pengadaan Alsintan di Soppeng
Temuan Potensi Bahaya K3 Pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), FPK3 Sulsel Desak Audit Dan Penertiban Penerapan K3 Secara Nasional
DPP HIPMA GOWA DESAK DPRD TUNTASKAN HAK ANGKET: JANGAN SANDERA RAKYAT DENGAN KEGADUHAN POLITIK
POLRESTABES MAKASSAR SIAP MENGIRIM 3 TIM TERBAIKNYA UNTUK TINGKAT POLDA SULSEL HINGGA MABES POLRI DI AJANG E-SPORT KAPOLRI CUP 2026
JAM.ID Layangkan Somasi Terbuka ke BTN, Desak Audit Investigatif Penyaluran KPR Subsidi di Makassar
Aliansi Suara Rakyat Desa Gelar Aksi di Kejari Pangkep, Tuntut Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
Aliansi Suara Rakyat Desa (ASRAD) Berhasil Melaksanakan Aksi Unjuk Rasa Di Depan Kantor Kejaksaan Negeri Pangkep Sebagai Bentuk Komitmen Dalam Mengawal Penegakan Hukum Serta Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Bersih, Transparan, Dan Akuntabel

Berita Terkait

Kamis, 9 Juli 2026 - 15:49 WIB

JAM.ID Soroti Dugaan Penyelewengan Solar Subsidi di SPBU 74.907.65 Takkalasi, Desak Aparat Usut Tuntas

Rabu, 8 Juli 2026 - 16:55 WIB

JAM.ID Desak Kejati Sulsel Supervisi Dugaan Korupsi Pengadaan Alsintan di Soppeng

Senin, 6 Juli 2026 - 14:40 WIB

HMI Sulsel Evaluasi Pakta Integritas, Desak Supervisi Penanganan Dugaan Pungli Pengadaan Alsintan di Soppeng

Sabtu, 4 Juli 2026 - 20:00 WIB

Temuan Potensi Bahaya K3 Pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), FPK3 Sulsel Desak Audit Dan Penertiban Penerapan K3 Secara Nasional

Jumat, 3 Juli 2026 - 14:07 WIB

DPP HIPMA GOWA DESAK DPRD TUNTASKAN HAK ANGKET: JANGAN SANDERA RAKYAT DENGAN KEGADUHAN POLITIK

Berita Terbaru