Projek FTTH My Republik. Meresahkan Warga kota, Terindikasi Penggelapan Dana Perusahaan dan Merugikan Masyarakat kota Makassar

- Jurnalis

Selasa, 11 November 2025 - 00:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

anatomikata.co.id, Makassar – Kebutuhan Internet Kota Makassar sangat sangatlah urgent, dengan banyaknya kebutuhan dunia digital era sekarang ini,

Fiber Optik membuat internet lebih cepat dalam pembangunan ekonomi secara digital,

Salah satu provider yang yang mengudara di kota Makassar yaitu my republik sedang massif dalam pembangunan sarana dan prasarananya,

Seolah memaksakan pembangunan dan penjualan namun dilain sisi banyak warga yang diresahkan, karena pembangunan sarana fiber optik sangat sembraut dan terkesan memaksakan,

Baca Juga :  Demokrasi Terbuka Kota Makassar, Pemilihan Serentak Bisa Jadi Percontohan bagi Kabupaten/Kota Lainnya

Ditambah lagi dugaan penggelapan anggaran perusahaan yang dilakukan oleh Oknum my republik sendiri bekerja sama dengan Vendor melakukan penggelapan sehingga merugikan masyarakat,

Dana kontribusi yang harusnya untuk pemberdayaan masyarakat dijadikan alat memperkaya diri sendiri,

Sehingga masyarakat menjadi resah dan menjadi korban karena bentuk kontribusi bisa berguna untuk masyarakat malah digelapkan oleh Oknum my republik bersama dengan vendor

Dengan ini serikat mahasiswa pemuda revolusi (SMPR) bersikap untuk mengawal hal ini, tumming sebagai ketua lembaga juga sangat memperhatikan persoalan ini

Baca Juga :  BADKO HMI SULSEL INTERUPSI KEMENTERIAN AGAMA: BONGKAR DUGAAN KKN DALAM RESTRUKTURAL JABATAN

“My republik wajib kembali berkontribusi dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat di seluruh kelurahan di kota Makassar,” ungkap tumming

“Belum kita berbicara izin pembangunan sarana dan prasarana my republik yang melakukan pembangunan tiang dan kabel udara (areal) rekomtek dari PU juga masih dipertanyakan,” tutup tumming

Berita Terkait

Ketua PK KNPI Ujung Pandang Dukung Relokasi PKL demi Penataan Kota Makassar yang Berkeadilan
“JAM.ID Soroti Dugaan Kartel Tender di Kementerian Perhubungan, Desak DPRD Makassar Turun Tangan dan Evaluasi PT Sulawesi Makmur Pratama”
HMI BADKO Sulsel Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan
Siapa Di Balik Dominasi Tender? Dugaan Skema Terstruktur di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Dicopot Lewat Flyer Saja? Ketua Terpilih PK KNPI Wajo: Ini Bukan Organisasi, Tapi Main Tunjuk Semata!
ALIANSI MAHASISWA ANTI MAFIA HUKUM DESAK TRANSPARANSI HARTA KEKAYAAN KADIS PENDIDIKAN SULSEL
PENGADUAN RESMI APK INDONESIA DITERIMA KEMENKES RI, DESAK AUDIT INVESTIGATIF DAN EVALUASI MENYELURUH RSUD SYEKH YUSUF PASCA MENINGGALNYA BAYI MUHAMMAD ATTAR
Laporkan Dugaan Pemukulan oleh Oknum Satpol PP Kota Makassar, Korban Meminta Keadilan

Berita Terkait

Selasa, 23 Juni 2026 - 21:25 WIB

Ketua PK KNPI Ujung Pandang Dukung Relokasi PKL demi Penataan Kota Makassar yang Berkeadilan

Senin, 22 Juni 2026 - 19:28 WIB

“JAM.ID Soroti Dugaan Kartel Tender di Kementerian Perhubungan, Desak DPRD Makassar Turun Tangan dan Evaluasi PT Sulawesi Makmur Pratama”

Senin, 22 Juni 2026 - 18:21 WIB

HMI BADKO Sulsel Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan

Minggu, 21 Juni 2026 - 11:58 WIB

Siapa Di Balik Dominasi Tender? Dugaan Skema Terstruktur di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Jumat, 19 Juni 2026 - 19:05 WIB

Dicopot Lewat Flyer Saja? Ketua Terpilih PK KNPI Wajo: Ini Bukan Organisasi, Tapi Main Tunjuk Semata!

Berita Terbaru