Mamuju, 24 Juni 2025 – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Barat melalui Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) menyatakan komitmennya untuk mengawal dan mengatensi program Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bertajuk “Internet untuk Sulbar Cerdas dan Berdaya”. Program ini menjadi perhatian publik usai pamflet digitalnya beredar secara luas di berbagai kanal media sosial dan grup komunitas lokal beberapa bulan terakhir.
Ketua Bidang Infokom Badko HMI Sulbar, Rahman, menyampaikan bahwa pihaknya langsung merespons pamflet yang memuat data dan peta penyebaran program internet gratis untuk fasilitas layanan publik tahun 2025 tersebut. Menurutnya, program ini patut diapresiasi karena menyasar langsung kebutuhan dasar warga, yaitu akses terhadap internet yang stabil dan terjangkau.
“Kami dari HMI Badko Sulbar melihat sebaran pamflet resmi dari Pemprov Sulbar yang beredar di media sosial, dan langsung mengambil sikap. Ini adalah program yang sangat strategis dan harus benar-benar dijalankan dengan penuh integritas, karena menyangkut hak rakyat untuk terkoneksi danberkembang,” tegas Rahman.
Berdasarkan data yang ditampilkan dalam pamflet, terdapat 384 titik fasilitas layanan publik di Sulawesi Barat yang masih belum memiliki akses internet—terdiri dari kantor desa, puskesmas, SMA/SMK, dan SLB. Jumlah ini setara dengan 38,67% dari total 993 fasilitas layanan publik yang ada di provinsi tersebut. Program Pemprov Sulbar direncanakan akan menyasar 90 titik baru di tahun 2025, dan dilanjutkan secara bertahap hingga 2028.
Rahman menilai bahwa pembangunan infrastruktur digital seperti ini bukan hanya soal teknologi, melainkan menyangkut keadilan sosial dan transformasi pengetahuan. Terutama di wilayah-wilayah pinggiran yang selama ini belum tersentuh oleh pemerataan informasi dan jaringan internet.
“Internet hari ini bukan barang mewah. Ia adalah kebutuhan pokok, apalagi di sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, dan tata kelola pemerintahan desa. Karena itu, HMI Badko Sulbar menyatakan akan mengawal program ini dari awal hingga pelaksanaan teknis di lapangan,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengadaan infrastruktur internet hanyalah langkah awal. Pemanfaatan secara bijak dan produktif adalah hal yang tidak kalah penting. Untuk itu, HMI mendorong adanya literasi digital bagi pengguna di desa, guru, siswa, tenaga medis, dan aparat pemerintah agar fasilitas ini tidak mubazir.
“Kami ingin memastikan bahwa internet bukan hanya dinikmati secara pasif untuk hiburan, tapi menjadi alat untuk mengakses pendidikan, membuka peluang kerja, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan bahkan mendorong ekonomi desa berbasis digital,” jelas Rahman.
Dalam komitmennya, HMI menyatakan akan membentuk tim pemantauan berbasis komunitas yang akan menghimpun laporan dari masyarakat terkait progres dan kendala di lapangan. Selain itu, HMI juga meminta Pemprov Sulbar dan dinas terkait untuk bersikap transparan dalam pengadaan layanan internet, pembiayaan langganan, serta pemeliharaan perangkat.
“Kami tidak akan membiarkan program ini menjadi proyek simbolik. Pemerintah harus terbuka dalam penggunaan anggaran dan keterlibatan vendor. Ini demi menjaga kepercayaan publik dan efektivitas kebijakan,” tambahnya.
Terakhir, Rahman menegaskan bahwa Badko HMI Sulbar akan terus berada di garda depan dalam memastikan digitalisasi berjalan berkeadilan. Ia juga mengajak seluruh mahasiswa, komunitas desa, tokoh masyarakat, dan insan media untuk bersama-sama mengawal agenda penting ini.
“Sulbar harus maju bersama, tanpa ada yang tertinggal. Transformasi digital bukan slogan, tapi jalan menuju keadilan dan kesejahteraan yang nyata,” tutup Rahman.
