LSKP Makassar : Tidak Terima Kritik, Ingin Claim Data Namun Tidak Memfasilitasi Relawan

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 2 Desember 2025 - 03:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anatomikata.co.id, Makassar – Pasca Sosialisasi Online tentang Pemilihan RT RW kota Makassar yang dilakukan oleh Lembaga Study Kebijakan Publik (LSKP) Kota Makassar Banyak Pertanyaan dan kritik yang dilakukan Oleh Relawan, Senin (01/12/2025)

 

Beberapa Pertanyaan Tentang bagaimana identitas (Id card) relawan disuruh Cetak Sendiri, bagaimana dengan transportasi dan konsumsi juga tidak ada fasilitas,

 

LSKP hanya meminta informasi saja dari relawan tanpa memberikan fasilitas apa apa kepada para Relawan,

Baca Juga :  “Sulsel Bukan Ladang Dinasti: HMI Unibos Nyatakan Perlawanan Terbuka”

 

Tidak adanya juga wilayah kerja yang terintegritas dengan jelas membuat kebingungan para relawan, salah satu relawan Ef bertanya kepada admin,

 

” Dimana saya bertugas? Apakah Sesuai domisili tugas memantau?” Tanyanya dalam group

 

Admin group menjawab tanpa penjelasan dan memberikan pengertian kepada relawan “boleh di luar domisilita, semoga tidak kejauhanji” ungkap admin group dengan inisial Mks

Baca Juga :  Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar melaksanakan kegiatan outing class dengan melakukan kunjungan edukatif ke Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) Rusunawa Mariso

 

Ini membuat anomali dalam pemikiran relawan, namanya Lembaga Study kebijakan publik tapi statement nya tidak mencerminkan bagaimana kebijakan publik itu sendiri,

 

Adanya relawan juga yang mempertanyakan Data ini mau di claim saja atau mau dibagaimanakan? tidak ada penjelasan dan tidak mau memfasilitasi para relawan dengan baik,

Berita Terkait

Ketua PK KNPI Ujung Pandang Dukung Relokasi PKL demi Penataan Kota Makassar yang Berkeadilan
“JAM.ID Soroti Dugaan Kartel Tender di Kementerian Perhubungan, Desak DPRD Makassar Turun Tangan dan Evaluasi PT Sulawesi Makmur Pratama”
HMI BADKO Sulsel Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan
Siapa Di Balik Dominasi Tender? Dugaan Skema Terstruktur di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Dicopot Lewat Flyer Saja? Ketua Terpilih PK KNPI Wajo: Ini Bukan Organisasi, Tapi Main Tunjuk Semata!
ALIANSI MAHASISWA ANTI MAFIA HUKUM DESAK TRANSPARANSI HARTA KEKAYAAN KADIS PENDIDIKAN SULSEL
PENGADUAN RESMI APK INDONESIA DITERIMA KEMENKES RI, DESAK AUDIT INVESTIGATIF DAN EVALUASI MENYELURUH RSUD SYEKH YUSUF PASCA MENINGGALNYA BAYI MUHAMMAD ATTAR
Laporkan Dugaan Pemukulan oleh Oknum Satpol PP Kota Makassar, Korban Meminta Keadilan

Berita Terkait

Selasa, 23 Juni 2026 - 21:25 WIB

Ketua PK KNPI Ujung Pandang Dukung Relokasi PKL demi Penataan Kota Makassar yang Berkeadilan

Senin, 22 Juni 2026 - 19:28 WIB

“JAM.ID Soroti Dugaan Kartel Tender di Kementerian Perhubungan, Desak DPRD Makassar Turun Tangan dan Evaluasi PT Sulawesi Makmur Pratama”

Senin, 22 Juni 2026 - 18:21 WIB

HMI BADKO Sulsel Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan

Minggu, 21 Juni 2026 - 11:58 WIB

Siapa Di Balik Dominasi Tender? Dugaan Skema Terstruktur di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Jumat, 19 Juni 2026 - 19:05 WIB

Dicopot Lewat Flyer Saja? Ketua Terpilih PK KNPI Wajo: Ini Bukan Organisasi, Tapi Main Tunjuk Semata!

Berita Terbaru