HMI Sulbar Desak Kapolda Usut Dugaan Korupsi Dana BOS di Dinas Pendidikan Mamasa

- Jurnalis

Selasa, 29 Juli 2025 - 21:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

anatomikata.co.id – Sulawesi Barat, Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Barat mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Barat untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa 29 Juli 2025 .

Ketua Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Badko HMI Sulbar, Melky Kusuma, menegaskan bahwa praktik korupsi di sektor pendidikan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat kemajuan pendidikan di daerah.

“Kami mendesak Kapolda Sulawesi Barat untuk tidak tinggal diam dan segera mengusut tuntas dugaan kasus korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa. Kami tidak ingin daerah ini dirusak oleh oknum koruptor yang hanya mementingkan kepentingan pribadi,” tegas Melky, Selasa (29/07/2025).

Baca Juga :  SPMP Mengecam Tindakan Kekerasan Satpol PP Didepan Balaikota Saat Unjuk Rasa

Melky mengungkapkan adanya dugaan kuat bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa telah melakukan pemotongan sebesar 15 persen terhadap Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

“Kami menduga kuat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa telah melakukan pemotongan Dana BOS sebesar 15 persen. Tindakan ini sangat mencederai kepercayaan publik dan merusak citra institusi pendidikan,” ujarnya.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, Badko HMI Sulbar menyatakan tidak akan tinggal diam jika Kapolda tidak segera mengambil langkah konkret. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawal proses hukum agar berjalan secara transparan dan akuntabel.

Baca Juga :  HMI: Mandat Atau Manfaat ❓

“Kami berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama memastikan bahwa proses pengusutan berjalan jujur dan terbuka,” tambahnya.

Melky menegaskan bahwa dunia pendidikan harus bersih dari praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik.

“Pendidikan harus terbebas dari praktik bisnis yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Jika terbukti bersalah, pelaku korupsi harus dihukum sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Berita Terkait

“Negara Tak Boleh Kalah: Aliansi Pegiat Budaya Gugat Pembiaran Judi Sabung Ayam di Gowa”
Skandal Pemulusan Proyek Dapur MBG di Bulukumba: Aliansi Mahasiswa Sulsel Duduki Kejaksaan Tinggi Sulsel
HMI: Mandat Atau Manfaat ❓
CLAT Desak PGRI Tana Toraja Tolak Restorative Justice Kasus Pengrusakan SMP PGRI Marinding
Insinerator di Beberapa Kecamatan Kota Makassar: Sampah Dibakar, Kesehatan Warga Dipertaruhkan ‼️
MBG, Program Bergizi Atau Skema Mark Up Terstruktur
Kongres X PERMAHI Digelar, Azhar Sidiq Terpilih sebagai Ketua Umum dengan Tagline “PERMAHI Mendunia”
Aliansi Mahasiswa Sulsel Geram ❗️ Dugaan Jual Beli Dapur Di Kabupaten Bulukumba. Program Di Jadikan Komoditas

Berita Terkait

Jumat, 6 Februari 2026 - 22:53 WIB

“Negara Tak Boleh Kalah: Aliansi Pegiat Budaya Gugat Pembiaran Judi Sabung Ayam di Gowa”

Jumat, 6 Februari 2026 - 22:14 WIB

Skandal Pemulusan Proyek Dapur MBG di Bulukumba: Aliansi Mahasiswa Sulsel Duduki Kejaksaan Tinggi Sulsel

Jumat, 6 Februari 2026 - 20:13 WIB

HMI: Mandat Atau Manfaat ❓

Jumat, 6 Februari 2026 - 19:51 WIB

CLAT Desak PGRI Tana Toraja Tolak Restorative Justice Kasus Pengrusakan SMP PGRI Marinding

Kamis, 5 Februari 2026 - 15:35 WIB

MBG, Program Bergizi Atau Skema Mark Up Terstruktur

Berita Terbaru

Daerah

HMI: Mandat Atau Manfaat ❓

Jumat, 6 Feb 2026 - 20:13 WIB