HMI Sulbar Desak Kapolda Usut Dugaan Korupsi Dana BOS di Dinas Pendidikan Mamasa

- Jurnalis

Selasa, 29 Juli 2025 - 21:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

anatomikata.co.id – Sulawesi Barat, Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Barat mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Barat untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa 29 Juli 2025 .

Ketua Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Badko HMI Sulbar, Melky Kusuma, menegaskan bahwa praktik korupsi di sektor pendidikan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat kemajuan pendidikan di daerah.

“Kami mendesak Kapolda Sulawesi Barat untuk tidak tinggal diam dan segera mengusut tuntas dugaan kasus korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa. Kami tidak ingin daerah ini dirusak oleh oknum koruptor yang hanya mementingkan kepentingan pribadi,” tegas Melky, Selasa (29/07/2025).

Baca Juga :  Relawan Mapala 45 Makassar Terlibat Langsung dalam Pencarian Pesawat ATR 42-500 di Pegunungan Bulusaraung

Melky mengungkapkan adanya dugaan kuat bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa telah melakukan pemotongan sebesar 15 persen terhadap Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

“Kami menduga kuat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa telah melakukan pemotongan Dana BOS sebesar 15 persen. Tindakan ini sangat mencederai kepercayaan publik dan merusak citra institusi pendidikan,” ujarnya.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, Badko HMI Sulbar menyatakan tidak akan tinggal diam jika Kapolda tidak segera mengambil langkah konkret. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawal proses hukum agar berjalan secara transparan dan akuntabel.

Baca Juga :  HMI Korkom Tamalate Serukan Selamatkan Demokrasi, Tolak Politik Dinasti dan Kepala Daerah Dipilih DPR

“Kami berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama memastikan bahwa proses pengusutan berjalan jujur dan terbuka,” tambahnya.

Melky menegaskan bahwa dunia pendidikan harus bersih dari praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik.

“Pendidikan harus terbebas dari praktik bisnis yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Jika terbukti bersalah, pelaku korupsi harus dihukum sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Berita Terkait

“JAM.ID Soroti Dugaan Kartel Tender di Kementerian Perhubungan, Desak DPRD Makassar Turun Tangan dan Evaluasi PT Sulawesi Makmur Pratama”
HMI BADKO Sulsel Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan
ALIANSI MAHASISWA ANTI MAFIA HUKUM DESAK TRANSPARANSI HARTA KEKAYAAN KADIS PENDIDIKAN SULSEL
PENGADUAN RESMI APK INDONESIA DITERIMA KEMENKES RI, DESAK AUDIT INVESTIGATIF DAN EVALUASI MENYELURUH RSUD SYEKH YUSUF PASCA MENINGGALNYA BAYI MUHAMMAD ATTAR
Laporkan Dugaan Pemukulan oleh Oknum Satpol PP Kota Makassar, Korban Meminta Keadilan
SK GANDA DAN DUGAAN NEPOTISME DI DESA BUAKKANG: SOMASI DESA DESAK PENINDAKAN TEGAS
BEM FISEH UCM GELAR AKSI “MERAH PUTIH DALAM KRISIS: SELAMATKAN PENDIDIKAN, EKONOMI, DAN DEMOKRASI INDONESIA
REFORMASI JILID II: SULSEL GELAP, MAHASISWA BERGERAK; HMI TEGASKAN EVALUASI TOTAL PEMERINTAHAN PRABOWO–GIBRAN

Berita Terkait

Senin, 22 Juni 2026 - 19:28 WIB

“JAM.ID Soroti Dugaan Kartel Tender di Kementerian Perhubungan, Desak DPRD Makassar Turun Tangan dan Evaluasi PT Sulawesi Makmur Pratama”

Senin, 22 Juni 2026 - 18:21 WIB

HMI BADKO Sulsel Tolak Keterlibatan Partai Politik dalam Program MBG, DPRD Diminta Perketat Pengawasan

Kamis, 18 Juni 2026 - 17:25 WIB

PENGADUAN RESMI APK INDONESIA DITERIMA KEMENKES RI, DESAK AUDIT INVESTIGATIF DAN EVALUASI MENYELURUH RSUD SYEKH YUSUF PASCA MENINGGALNYA BAYI MUHAMMAD ATTAR

Kamis, 18 Juni 2026 - 17:14 WIB

Laporkan Dugaan Pemukulan oleh Oknum Satpol PP Kota Makassar, Korban Meminta Keadilan

Selasa, 16 Juni 2026 - 14:23 WIB

SK GANDA DAN DUGAAN NEPOTISME DI DESA BUAKKANG: SOMASI DESA DESAK PENINDAKAN TEGAS

Berita Terbaru